Pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Rencana ini pun sudah dibicarakan sejak lama. Bahkan, Jokowi sudah berkunjung ke Kalimantan untuk mengecek lokasi calon ibu kota baru.
Usai mendengarkan pidato Jokowi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, wacana pindah ibu kota bukan hal baru. Dua presiden terdahulu sudah mewacanakan pindah ibu kota. Salah satu lokasi yang diwacanakan ialah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, lokasi ini lebih memungkinkan karena dari segi infrastruktur memadai.
"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," katanya di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lalu, sebenarnya dari mana wacana pemindahan ibu kota baru muncul?
Wacana memindahkan ibu kota tercetus saat Bung Karno berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957. Saat itu Sukarno mengunjungi kota itu bersama Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr, Dubes Uni Soviet D. A. Zhukov, serta Sri Sunan Pakubuwono XVII.
Presiden berada di Palangkaraya untuk menancapkan tiang pancang bakal kota itu. Ia sempat berkata bahwa Palangkaraya yang artinya 'Tempat Suci, Mulia dan Agung' itu akan dijadikan Ibu Kota Negara.
Alasan Sukarno memilih Palangkaraya, karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Sukarno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru. Bung Karno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangkaraya.
Hal itu bisa dilihat dari desain kota, yang berubah dari rencana semula. Saat dicanangkan pada tahun 1957, desain kota masih sangat sederhana. Namun, wacana ini tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Bung Karno.
Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya. Belakangan wacana itu menjadi permainan para pengusaha dan mafia tanah untuk menaikkan harga tanah di kawasan Jonggol.
Wacana kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta.
Akhirnya, pada 29 April 2019, Jokowi dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana karena kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan dalam 1,5 tahun terakhir menyimpulkan bahwa Indonesia sangat dimungkinkan memindahkan ibu kotanya.
"Pak Presiden Jokowi pada April 2017 lalu sudah memerintahkan ke Bappenas untuk melakukan studi awal secara komprehensif. Studi awal itulah yang dipaparkan saat sidang kabinet pekan lalu. Isinya intinya pemindahan ibu kota sangat dimungkinkan dari berbagai aspek dan tinjauan," kata eks Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Komentar
Posting Komentar