Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mempersoalkan buruknya kualitas udara di Jakarta. Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam materi gugatan, Presiden Jokowi juga dituntut bertanggung jawab.
Juru kampanye energi Greenpeace Indonesia, Bondan Adriyanu mengatakan, gugatan itu dilayangkan untuk menuntut hak publik dalam mendapatkan udara bersih. Selain Greenpeace, gugatan berkategori citizen law suit (CLS) itu juga disokong Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI).
"Sudah banyak bukti bahwa dalam 1 tahun kemarin 2018 kita menghirup 196 hari tidak sehat. Artinya apa? Dari 196 (hari) kita menghirup udara tidak sehat, tapi tidak ada upaya dari pemerintah," terang Bondan di PN Jakpus, Jalan Bungur, Jakarta, Kamis (4/7).
Dalam gugatan yang telah terdaftar dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tersebut terdapat 7 tergugat, yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
Menurut Bondan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak serius dalam menanangani kesehatan masyarakat. Pasalnya, kendati polusi udara diketahui sudah mulai memburuk di tahun 2018, pemerintah baru mengumumkannya baru-baru ini.
Sebelumnya, pemerintah beralasan polusi udara hanya berpengaruh pada warga sensitif. "Tapi, kalau kita lihat kelompok sensitif itu banyak, ada anak-anak, ibu hamil, manula, balita, dan itu bisa jadi terpapar range-nya yang dibuat KLHK itu mengatakan tidak sehat," ujar Bondan.
Bondan mencontohkan kasus yang dialami beberapa pengugat. Salah satunya penggugat bernama Istu Prayogi. Istu merupakan warga Depok dan menghabiskan 30 tahun bekerja di Jakarta.
Menurut Bondan, paru-paru Istu dipenuhi bercak-bercak lantaran buruknya udara Jakarta. "Keadaan tersebut membuat dia tidak nyaman dan menggangu aktivitas kerjanya. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat lain untuk melakukan gugatan," ujar Bondan.
Keadaan yang sama juga dialami oleh penggugat lainnya, Leona. Warga Jakarta itu, lanjut Bondan, mengaku aktivitasnya telah terganggu karena polusi yang ada di Jakarta. Apalagi, Leona merupakan kelompok masyarakat yang rentan penyakit pernapasan.
Leona, menurut Bondan, harus menyediakan ventolin (obat paru-paru) dan masker N95 setiap hari. "Dia itu bukan orang berpenghasilan tapi harus merelakan keluar uang lebih untuk nebulizer karena tidak ditanggung BPJS dan juga untuk membeli masker N95 yang terbilang mahal," kata Bondan.
Berangkat dari kasus ini, Bondan mendorong pemerintah serta pihak terkait untuk segera menanggulangi. Sebab masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan udara bersih dan pemerintah wajib memenuhinya.
"Kami berharap harus ada kebijakan yang diambil untuk me-refer pada sumbernya tadi. Karena kita kan selalu berdebat nih sumbernya apa? Sumbernya transportasi? Sumbernya industri? Tapi, lagi-lagi datanya tidak pernah ada," imbuhnya.
seharusnya pemerintah mencari data terlebih dahulu. Bondan menjelaskan, jika data sudah ada, kajian berkala juga harus berjalan guna menciptakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Sehingga target pada saat penyusunan kebijakan nantinya dapat terukur.
Istu dan Leona merupakan dua dari 31 penggugat dalam CLS yang diajukan Greenpeace Indonesia dan kawan-kawan. Gugatan tersebut sebelumnya telah diunggah dalam bentuk petisi situs www.akudanpolusi.org dan telah didukung 1.087 warga.
Komentar
Posting Komentar