Sesuai UU MD3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2019, berhak atas kursi Ketua DPR. Sosok yang disebut kuat akan diajukan PDIP sebagai Ketua DPR adalah Puan Maharani. Perempuan kelahiran 6 September 1973 itu tiga kali terpilih menjadi anggota DPR dengan suara terbanyak, dan pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR.
"Kalau dicari kriteria, bukan mau sombong, saya termasuk sosok yang masuk dalam kriteria," kata Puan.
Andai kelak dia benar-benar dilantik menempati posisi tersebut, Puan akan menjadi perempuan pertama dan pertama yang menjadi ketua DPR. Dia telah siap dengan sejumlah agenda untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga legislative tersebut.
Meskipun salah tugas DPR adalah membuat undang-undang, menurut Puan, sebaiknya DPR tidak ngoyo dan membuat target terlalu banyak dalam membuat UU setiap tahun. Asalkan berkualitas dan tidak sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi, dia menyebut membuat lima UU dalam setahun akan lebih baik.
"Ke depan itu gak perlu lagi pembuatan UU itu dalam setahun harus 60, misalnya. Mungkin maksimal lima tapi fokus dan berbobot," kata Puan.
Terkait Kongres V PDIP di Bali mulai besok, Puan yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyebut posisi ketum partai masih akan dipegang Megawati Soekarnoputri. "Kita masih merasa bahwa PDIP kader kadernya merasa perlu untuk meminta Ibu Mega menjadi ketua umum kembali," kata Puan.
Toh begitu dia menolak anggapan bahwa PDIP adalah partai keluarga atau dinasti. Buktinya ketua umum masih dijabat oleh Megawati dan belum diturunkan ke anak-anaknya.
Berbeda dengan kesan selama ini seolah dia sosok yang tertutup dan angkuh, putri pasangan Megawati dan almarhum Taufik Kiemas itu ternyata tergolong hangat saat diajak berbincang. Dia menjawab pertanyaan dengan runut tapi lugas, diselingi beberapa kali tawa lepas.
Ia mengungkapkan untuk mendampingi Megawati sebagai ketua umum, selain akan ada Sekjen kemungkinan ada posisi baru dalam struktur pengurus, yakni ketua harian. Hanya saja soal figur yang akan mengisinya sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati.
Puan juga tak menutup kemunginan bakal ada diplomasi nasi goreng berikutnya, yakni Megawati bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam suasana lebih rileks. "Iya, itu cuma masalah waktu aja untuk kemudian semuanya bisa bergandengan tangan," tandasnya.
Komentar
Posting Komentar